middle ad
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Rizal Ramli 

Pahamilah.com - Pakar perekonomian, Rizal Ramli, menilai, masih ada cara selain menaikkan harga BBM. Jokowi diimbaunya mencari alternatif lain.

"Saya tetap berprinsip, masih ada cara lain untuk mencegah menaikan harga BBM karena yang menjadi korbannya nanti adalah ratusan juta rakyat Indonesia. Cari dong cara lain yang ada nilai tambahnya," katanya.

Rizal Ramli mengatakan masih banyak cara lain untuk mengurangi defisit neraca perdagangan selain dari menaikan harga BBM bersubsidi. Cara pertama, yakni subsidi silang dengan menaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Plus, sedangkan harga premium masih tetap namun kandungan oktan diturunkan.

Menurut dia, premium di Indonesia terlalu "mewah" karena kandungan oktan mencapai 88, dan jauh lebih tinggi dibandingkan jenis serupa di Amerika Serikat sekali pun yang oktannya hanya 86.

Ia meyakini cara tersebut bisa menurunkan konsumsi BBM subsidi sekitar 40 persen karena pemilik mobil mewah yang biasa ikut "menyedot" BBM subsidi takut mobilnya rusak.

"BBM rakyat ini masih tetap bisa digunakan untuk motor, angkot dan nelayan, tapi untuk mobil mewah akan cepat rusak. Dari subsidi silang ini, konsumsi BBM subsidi dari 55 persen akan turun jadi 40 persen dan pemerintah untung Rp40 triliun dari subsidi silang," katanya.

Cara kedua, pemerintah perlu benahi mekanisme "cost recovery" dari industri migas yang terlalu menguntungkan perusahaan, khususnya kontraktor asing. Sebabnya, kontrak bagi hasil produksi yang mengatur "cost recovery" sangat tidak adil dan rawan terjadi korupsi, dimana kontraktor bisa membebankan biaya produksi sampai biaya main golf dan pasang iklan di media massa kepada negara.

"Dari pembenahan cost recovery migas, pemerintah bisa hemat Rp64 triliun. Ketika saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi pada 2012 terhadap gugatan Undang-undang Migas, saya mempertanyakan kenapa produksi migas turun 40 persen tapi biaya cost recovery naik 200 persen. Benahi itu, kita bisa hemat 30 persen," ujarnya.

"Cara lainnya adalah sikat itu mafia migas, kita bisa hemat Rp100 miliar dan bangun kilang pengolahan BBM kita bisa hemat berpuluh-puluh triliun daripada terus-terusan menguntungkan kilang Singapura dan bayar pajak ke Singapura," lanjut Rizal Ramli. (republika/pahamilah)


Rizal Ramli: Pak Jokowi, Ini Alternatif Selain Naikkan BBM

Rizal Ramli 

Pahamilah.com - Pakar perekonomian, Rizal Ramli, menilai, masih ada cara selain menaikkan harga BBM. Jokowi diimbaunya mencari alternatif lain.

"Saya tetap berprinsip, masih ada cara lain untuk mencegah menaikan harga BBM karena yang menjadi korbannya nanti adalah ratusan juta rakyat Indonesia. Cari dong cara lain yang ada nilai tambahnya," katanya.

Rizal Ramli mengatakan masih banyak cara lain untuk mengurangi defisit neraca perdagangan selain dari menaikan harga BBM bersubsidi. Cara pertama, yakni subsidi silang dengan menaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Plus, sedangkan harga premium masih tetap namun kandungan oktan diturunkan.

Menurut dia, premium di Indonesia terlalu "mewah" karena kandungan oktan mencapai 88, dan jauh lebih tinggi dibandingkan jenis serupa di Amerika Serikat sekali pun yang oktannya hanya 86.

Ia meyakini cara tersebut bisa menurunkan konsumsi BBM subsidi sekitar 40 persen karena pemilik mobil mewah yang biasa ikut "menyedot" BBM subsidi takut mobilnya rusak.

"BBM rakyat ini masih tetap bisa digunakan untuk motor, angkot dan nelayan, tapi untuk mobil mewah akan cepat rusak. Dari subsidi silang ini, konsumsi BBM subsidi dari 55 persen akan turun jadi 40 persen dan pemerintah untung Rp40 triliun dari subsidi silang," katanya.

Cara kedua, pemerintah perlu benahi mekanisme "cost recovery" dari industri migas yang terlalu menguntungkan perusahaan, khususnya kontraktor asing. Sebabnya, kontrak bagi hasil produksi yang mengatur "cost recovery" sangat tidak adil dan rawan terjadi korupsi, dimana kontraktor bisa membebankan biaya produksi sampai biaya main golf dan pasang iklan di media massa kepada negara.

"Dari pembenahan cost recovery migas, pemerintah bisa hemat Rp64 triliun. Ketika saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi pada 2012 terhadap gugatan Undang-undang Migas, saya mempertanyakan kenapa produksi migas turun 40 persen tapi biaya cost recovery naik 200 persen. Benahi itu, kita bisa hemat 30 persen," ujarnya.

"Cara lainnya adalah sikat itu mafia migas, kita bisa hemat Rp100 miliar dan bangun kilang pengolahan BBM kita bisa hemat berpuluh-puluh triliun daripada terus-terusan menguntungkan kilang Singapura dan bayar pajak ke Singapura," lanjut Rizal Ramli. (republika/pahamilah)


Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung. 

Pahamilah.com - Pengamat Politik Universitas Gorontalo La Husen Zuada, mengatakan, bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau Perppu Pilkada adalah catatan buruk bagi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut La Husen, alasannya kenapa Peprpu merupakan catatan buruk adalah kesan terhadap peraturan itu seperti memaksakan kehendak Partai Demokrat saja dan mengabaikan kehendak partai politik lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selain itu itu, hal tersebut merupakan contoh yang tidak baik untuk seorang presiden, dan bakal diikuti oleh pemimpin berikutnya, saat usulan partainya dimentahkan di DPR, maka Presiden menggunakan Perppu untuk memaksakan kehendaknya. "Belum lagi tindakan Presiden SBY, seperti menghubungi ketua MK pasca UU Pilkada disahkan, ini juga memberikan kesan kurang baik bagi dirinya," Kata La Husen. (republika/pahamilah)


Pengamat: Perppu Menjadi Catatan Buruk Bagi SBY

Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung. 

Pahamilah.com - Pengamat Politik Universitas Gorontalo La Husen Zuada, mengatakan, bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau Perppu Pilkada adalah catatan buruk bagi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut La Husen, alasannya kenapa Peprpu merupakan catatan buruk adalah kesan terhadap peraturan itu seperti memaksakan kehendak Partai Demokrat saja dan mengabaikan kehendak partai politik lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selain itu itu, hal tersebut merupakan contoh yang tidak baik untuk seorang presiden, dan bakal diikuti oleh pemimpin berikutnya, saat usulan partainya dimentahkan di DPR, maka Presiden menggunakan Perppu untuk memaksakan kehendaknya. "Belum lagi tindakan Presiden SBY, seperti menghubungi ketua MK pasca UU Pilkada disahkan, ini juga memberikan kesan kurang baik bagi dirinya," Kata La Husen. (republika/pahamilah)


Indra J Piliang (kanan) dalam diskusi polemik di Jakarta, Sabtu (12/10). 

Pahamilah.com - Politisi Partai Golkar, Indra J Piliang mempertanyakan pernyataan Presiden terpilih Indonesia, Joko Widodo. Sebelumnya Jokowi siap mengeluarkan hak veto jika dijegal Koalisi Merah Putih di Parlemen.

IJP, panggilan akrab Indra, melalui akun @IndraJPiliang, mengatakan soal hak veto ini tidak ada di konstitusi Indonesia. Akan tetapi ia akui memang di negara lain, seperti Amerika Serikat ada.

"Sy baca berita Pak @jokowi_do2 soal hak veto ini. Serius keleus bicaranya. Tp tidak ada dalam konstitusi Indonesiah Pak. Amrikiyah ada," ucap dia.

Ia pun mengatakan untungnya Jokowi belum dilantik, sehingga bisa ditanya lebih lanjut maksud kata-katanya. Karena pernyataan yang dikutip para jurnalis ini terlalu serius kesalahannya.

Ia menjelaskan di Australia ada hak veto Majelis Rendah melawan majelis tinggi. Sementara di Amerika Serikat hak veto dimiliki antara Presiden melawan DPR. Sedangkan di Indonesia tidak ada sama sekali.

Sebagai informasi, Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tak menyebut bahwa Presiden memiliki hak veto. Hanya saja ada Pasal 20 ayat 2. Ayat itu menjelaskan, 'setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama'.

Ayat ini bermakna setiap RUU harus memiliki persetujuan DPR dan presiden. Sebelumnya Presiden SBY 'dipaksa' netizen untuk menggunakan haknya menolak RUU Pilkada berdasarkan ayat tersebut. (republika/pahamilah)

Sebut Hak Veto, Jokowi Dinilai tak Mengerti Konstitusi Indonesia

Indra J Piliang (kanan) dalam diskusi polemik di Jakarta, Sabtu (12/10). 

Pahamilah.com - Politisi Partai Golkar, Indra J Piliang mempertanyakan pernyataan Presiden terpilih Indonesia, Joko Widodo. Sebelumnya Jokowi siap mengeluarkan hak veto jika dijegal Koalisi Merah Putih di Parlemen.

IJP, panggilan akrab Indra, melalui akun @IndraJPiliang, mengatakan soal hak veto ini tidak ada di konstitusi Indonesia. Akan tetapi ia akui memang di negara lain, seperti Amerika Serikat ada.

"Sy baca berita Pak @jokowi_do2 soal hak veto ini. Serius keleus bicaranya. Tp tidak ada dalam konstitusi Indonesiah Pak. Amrikiyah ada," ucap dia.

Ia pun mengatakan untungnya Jokowi belum dilantik, sehingga bisa ditanya lebih lanjut maksud kata-katanya. Karena pernyataan yang dikutip para jurnalis ini terlalu serius kesalahannya.

Ia menjelaskan di Australia ada hak veto Majelis Rendah melawan majelis tinggi. Sementara di Amerika Serikat hak veto dimiliki antara Presiden melawan DPR. Sedangkan di Indonesia tidak ada sama sekali.

Sebagai informasi, Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tak menyebut bahwa Presiden memiliki hak veto. Hanya saja ada Pasal 20 ayat 2. Ayat itu menjelaskan, 'setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama'.

Ayat ini bermakna setiap RUU harus memiliki persetujuan DPR dan presiden. Sebelumnya Presiden SBY 'dipaksa' netizen untuk menggunakan haknya menolak RUU Pilkada berdasarkan ayat tersebut. (republika/pahamilah)

 Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung. 


Keputusan Presiden SBY menandatangani Perppu untuk mengembalikan pilkada langsung disambut baik penghuni lini masa Twitter. Keputusan SBY untuk memastikan hak pilih langsung rakyat, dengan dikeluarkannya Perppu Pilkada Langsung dengan perbaikan 10 poin disambut positif dengan munculnya tagar #TerimakasihSBY.

Akun ‏@fadjroeL misalnya, yang selama ini kerap melontarkan kritik dan tagar caci maki ke SBY, berbalik memuji ketua umum Partai Demokar tersebut. "11a. Terimakasih tak terhingga buat tweeps + publik yg berjuang di sosmed + jalanan dg protes #ShameOnYouSBY dll selain #TerimakasihSBY."

Menantu SBY, Aulia Pohan mengapresiasi keputusan mertuanya yang mengembalikan pilkada tidak langsung. "I hope that everyone is satisfied now, win-win solution. #terimakasihsby," ujarnya melalui @AnnisaPohan.

Akun ‏@Ganang28_ malah menyebut SBY sebagai bapak demokrasi lantaran keputusannya itu. "#TerimakasihSBY 13- Inilah bapak demokrasi yang sesungguhnya, selamatkan hak memilih rakyat dari tikus DPR. #terimakasihSBY"

Pujian sekaligus sindiran muncul dari pemilik akun @yudipr. "Oh jadi Perppu itu cuma utk mengubah hestek #ShameOnYouSBY jadi #terimakasihSBY gitu pak @SBYudhoyono?? Kok murahan bgt ya."(republika/pahamilah)




Akhirnya SBY Terbitkan Perppu Pilkada Langsung

 Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung. 


Keputusan Presiden SBY menandatangani Perppu untuk mengembalikan pilkada langsung disambut baik penghuni lini masa Twitter. Keputusan SBY untuk memastikan hak pilih langsung rakyat, dengan dikeluarkannya Perppu Pilkada Langsung dengan perbaikan 10 poin disambut positif dengan munculnya tagar #TerimakasihSBY.

Akun ‏@fadjroeL misalnya, yang selama ini kerap melontarkan kritik dan tagar caci maki ke SBY, berbalik memuji ketua umum Partai Demokar tersebut. "11a. Terimakasih tak terhingga buat tweeps + publik yg berjuang di sosmed + jalanan dg protes #ShameOnYouSBY dll selain #TerimakasihSBY."

Menantu SBY, Aulia Pohan mengapresiasi keputusan mertuanya yang mengembalikan pilkada tidak langsung. "I hope that everyone is satisfied now, win-win solution. #terimakasihsby," ujarnya melalui @AnnisaPohan.

Akun ‏@Ganang28_ malah menyebut SBY sebagai bapak demokrasi lantaran keputusannya itu. "#TerimakasihSBY 13- Inilah bapak demokrasi yang sesungguhnya, selamatkan hak memilih rakyat dari tikus DPR. #terimakasihSBY"

Pujian sekaligus sindiran muncul dari pemilik akun @yudipr. "Oh jadi Perppu itu cuma utk mengubah hestek #ShameOnYouSBY jadi #terimakasihSBY gitu pak @SBYudhoyono?? Kok murahan bgt ya."(republika/pahamilah)