Pemukiman ilegal di Tepi Barat, Palestina yang di duduk

Pahamilah.com - Rezim Zionis mengumumkan pada warga Palestina di desa al-Khader hari Minggu (12/10/14) bahwa sekitar 80 tanah pertanian milik warga Palestina akan segera disita.

Lahan rampasan akan dijadikan unit baru pemukiman legal, taman, sinagog dan pertanian.

Menurut pengamat, langkah itu akan menghubungkan pemukiman di desa al-Khader dengan permukiman di Tepi Barat yang diduduki.

Warga desa sendiri sudah dihalangi mengakses tanah mereka sejak 20 hari lalu. Mereka diberitahu bahwa mereka hanya punya waktu 60 hari untuk mengajukan banding di Mahkamah Agung Israel.

"Jarang warga Palestina memenangkan kasus pengadilan. Biasanya mereka menggunakan hukum dan alasan yang berbeda untuk menyita tanah...Palestina tidak akan pernah memenangkan kasus pengadilan," kata seorang aktivis Israel.

Kehadiran dan ekspansi pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina menjadi kendala utama dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. (islamtimes/pahamilah)

Pemukiman ilegal di Tepi Barat, Palestina yang di duduk

Pahamilah.com - Rezim Zionis mengumumkan pada warga Palestina di desa al-Khader hari Minggu (12/10/14) bahwa sekitar 80 tanah pertanian milik warga Palestina akan segera disita.

Lahan rampasan akan dijadikan unit baru pemukiman legal, taman, sinagog dan pertanian.

Menurut pengamat, langkah itu akan menghubungkan pemukiman di desa al-Khader dengan permukiman di Tepi Barat yang diduduki.

Warga desa sendiri sudah dihalangi mengakses tanah mereka sejak 20 hari lalu. Mereka diberitahu bahwa mereka hanya punya waktu 60 hari untuk mengajukan banding di Mahkamah Agung Israel.

"Jarang warga Palestina memenangkan kasus pengadilan. Biasanya mereka menggunakan hukum dan alasan yang berbeda untuk menyita tanah...Palestina tidak akan pernah memenangkan kasus pengadilan," kata seorang aktivis Israel.

Kehadiran dan ekspansi pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina menjadi kendala utama dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. (islamtimes/pahamilah)

US Secretary of State John Kerry 

announces a 72-hour humanitarian ceasefire between Israel and Hamas, 

while in New Delhi August 1, 2014

Pahamilah.com - Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon menyatakan kekhawatiran Gaza akan kembali diserang Israel. Hal ini dikatakannya kepada peserta konferensi bahwa situasi di Gaza masih berpotensi untuk terjadi konflik.

"Situasi di Gaza masih genting. Konflik (pada Agustus lalu) harus menjadi yang terakhir," kata Ban.
Sementara itu pemerintah Palestina sendiri dalam di tempat yang sama memaparkan rencana rekonstruksi Gaza setebal 76 halaman lengkap dengan pembagian tugas pembangunan perumahan.

"Gaza telah menderita karena tiga perang selama enam tahun terakhir. Hampir semua perumahan telah hancur," kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Di sisi lain untuk mencegah terulangnya kembali konflik yang akan kembali menghancurkan Gaza, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mendesak agar Israel dan Palestina untuk memperbarui upaya perdamaian yang sempat gagal pada tahun ini.

Kerry dijadwalkan akan bertemu Abbas untuk merundingkan perdamaian dengan Israel dan memaksa pemimpin Palestina itu membatalkan upaya mendapatkan pengakuan internasional di PBB.

Konflik di Gaza pada Juli-Agustus lalu telah menewaskan hampir 2.200 warga Palestina--sebagian besar di antaranya adalah warga sipil. Sementara Israel sendiri kehilangan 73 nyawa--sebagian besar tentara.

Konflik itu juga membuat 100.000 warga--dari total populasi 1,7 juta jiwa--kehilangan rumah.

Israel sendiri tidak diundang untuk menghadiri konferensi di Kairo, namun Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman mengingatkan bahwa upaya pembangunan Gaza harus melibatkan pemerintahan di negaranya.

"Gaza tidak dapat dibangun ulang tanpa partisipasi dan kerja sama dari Israel," kata Lieberman kepada portal berita Ynet. (republika/pahamilah)

US Secretary of State John Kerry 

announces a 72-hour humanitarian ceasefire between Israel and Hamas, 

while in New Delhi August 1, 2014

Pahamilah.com - Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon menyatakan kekhawatiran Gaza akan kembali diserang Israel. Hal ini dikatakannya kepada peserta konferensi bahwa situasi di Gaza masih berpotensi untuk terjadi konflik.

"Situasi di Gaza masih genting. Konflik (pada Agustus lalu) harus menjadi yang terakhir," kata Ban.
Sementara itu pemerintah Palestina sendiri dalam di tempat yang sama memaparkan rencana rekonstruksi Gaza setebal 76 halaman lengkap dengan pembagian tugas pembangunan perumahan.

"Gaza telah menderita karena tiga perang selama enam tahun terakhir. Hampir semua perumahan telah hancur," kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Di sisi lain untuk mencegah terulangnya kembali konflik yang akan kembali menghancurkan Gaza, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mendesak agar Israel dan Palestina untuk memperbarui upaya perdamaian yang sempat gagal pada tahun ini.

Kerry dijadwalkan akan bertemu Abbas untuk merundingkan perdamaian dengan Israel dan memaksa pemimpin Palestina itu membatalkan upaya mendapatkan pengakuan internasional di PBB.

Konflik di Gaza pada Juli-Agustus lalu telah menewaskan hampir 2.200 warga Palestina--sebagian besar di antaranya adalah warga sipil. Sementara Israel sendiri kehilangan 73 nyawa--sebagian besar tentara.

Konflik itu juga membuat 100.000 warga--dari total populasi 1,7 juta jiwa--kehilangan rumah.

Israel sendiri tidak diundang untuk menghadiri konferensi di Kairo, namun Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman mengingatkan bahwa upaya pembangunan Gaza harus melibatkan pemerintahan di negaranya.

"Gaza tidak dapat dibangun ulang tanpa partisipasi dan kerja sama dari Israel," kata Lieberman kepada portal berita Ynet. (republika/pahamilah)

 Boycott-Israel

Pahamilah.com - "... Memilih diam dalam bencana kemanusiaan terbaru yang disebabkan serangan militer baru Israel di Jalur Gaza - serangan ketiga dan paling dahsyat dalam enam tahun - berarti ikut terlibat," kata mereka dalam sebuah petisi hari Jumat (3/10/14).

Mereka juga mengecam pemerintah dan media mainstream dunia yang tidak berani menyatakan bahwa "Israel bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional."

"Kami, bagaimanapun, sebagai komunitas ulama yang terlibat di Timur Tengah, memiliki tanggung jawab moral untuk melakukannya," kata petisi itu.

"Pembantaian Israel yang berlangsung di Gaza mengingatkan keterlibatan mengerikan lembaga akademis Israel dalam pendudukan dan penindasan warga Palestina. Tel Aviv University, Universitas Ibrani Yerusalem, Bar-Ilan University, Universitas Haifa, Technion, dan Ben-Gurion University secara terbuka menyatakan dukungan tanpa syarat mereka untuk militer Israel," lanjut petisi.

Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah 250 lebih antropolog menandatangani petisi lain yang mendukung gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) untuk memboikot institusi akademik Israel sebagai protes atas pelanggaran sistematis HAM Israel terhadap rakyat Palestina. (islamtimes/pahamilah)

 Boycott-Israel

Pahamilah.com - "... Memilih diam dalam bencana kemanusiaan terbaru yang disebabkan serangan militer baru Israel di Jalur Gaza - serangan ketiga dan paling dahsyat dalam enam tahun - berarti ikut terlibat," kata mereka dalam sebuah petisi hari Jumat (3/10/14).

Mereka juga mengecam pemerintah dan media mainstream dunia yang tidak berani menyatakan bahwa "Israel bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional."

"Kami, bagaimanapun, sebagai komunitas ulama yang terlibat di Timur Tengah, memiliki tanggung jawab moral untuk melakukannya," kata petisi itu.

"Pembantaian Israel yang berlangsung di Gaza mengingatkan keterlibatan mengerikan lembaga akademis Israel dalam pendudukan dan penindasan warga Palestina. Tel Aviv University, Universitas Ibrani Yerusalem, Bar-Ilan University, Universitas Haifa, Technion, dan Ben-Gurion University secara terbuka menyatakan dukungan tanpa syarat mereka untuk militer Israel," lanjut petisi.

Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah 250 lebih antropolog menandatangani petisi lain yang mendukung gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) untuk memboikot institusi akademik Israel sebagai protes atas pelanggaran sistematis HAM Israel terhadap rakyat Palestina. (islamtimes/pahamilah)

Avigdor Lieberman, Menlu Zionis Israe

Pahamilah.com - Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman pada Sabtu (4/10/14) mengatakan bahwa rezim Tel Aviv akan memanggil duta besar Swedia untuk memprotes pengakuan Stockholm terkait Palestina.

Lofven mengumumkan dalam pidato pelantikannya di parlemen Swedia pada hari Jumat (3/10). Langkah tersebut akan dipandang sebagai pukulan diplomatik besar bagi Israel.

Lieberman lebih lanjut mengatakan perdana menteri Swedia sudah "tergesa gesa" membuat deklarasi mengenai negara Palestina.

Tzahi Hanegbi, wakil menteri Israel untuk urusan luar negeri, juga mengecam pengumuman Lofven dan mengatakan langkah tersebut akan menghambat perundingan damai antara Israel dan Palestina.

Pada hari Jumat (3/10), perunding senior Palestina Saeb Erekat menyambut pernyataan Lofven dan berkata, "Kami berharap semua negara-negara Uni Eropa akan mengambil keputusan berani dan luar biasa yang sama ... karena tidak ada alasan untuk tidak mengakui negara Palestina."

Palestina sedang berusaha menciptakan sebuah negara merdeka di wilayah Tepi Barat, Timur al-Quds, dan Jalur Gaza serta menuntut Israel menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki. (islamtimes/pahamilah)

Avigdor Lieberman, Menlu Zionis Israe

Pahamilah.com - Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman pada Sabtu (4/10/14) mengatakan bahwa rezim Tel Aviv akan memanggil duta besar Swedia untuk memprotes pengakuan Stockholm terkait Palestina.

Lofven mengumumkan dalam pidato pelantikannya di parlemen Swedia pada hari Jumat (3/10). Langkah tersebut akan dipandang sebagai pukulan diplomatik besar bagi Israel.

Lieberman lebih lanjut mengatakan perdana menteri Swedia sudah "tergesa gesa" membuat deklarasi mengenai negara Palestina.

Tzahi Hanegbi, wakil menteri Israel untuk urusan luar negeri, juga mengecam pengumuman Lofven dan mengatakan langkah tersebut akan menghambat perundingan damai antara Israel dan Palestina.

Pada hari Jumat (3/10), perunding senior Palestina Saeb Erekat menyambut pernyataan Lofven dan berkata, "Kami berharap semua negara-negara Uni Eropa akan mengambil keputusan berani dan luar biasa yang sama ... karena tidak ada alasan untuk tidak mengakui negara Palestina."

Palestina sedang berusaha menciptakan sebuah negara merdeka di wilayah Tepi Barat, Timur al-Quds, dan Jalur Gaza serta menuntut Israel menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki. (islamtimes/pahamilah)